Temuan BPK 5,5 Triliun Rupiah Anggaran Bansos Tidak Tepat Sasaran

Gambar Screenshot : Kantor Kementrian Sosial Republik Indonesia

Jakarta | majalahpost.com – Anggaran sebesar Rp. 5,5 Triliun Dana Bantuan Sosial yang sudah tersalurkan tetapi nama penerimanya tidak dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hal itu disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Achsanul Qosasi.

Dikutif dari media Online tvonenews.com yang terbit pada hari Sabtu 4 Juni 2022, “Artinya, orang yang tidak ada di dalam daftar ikut menerima. Sehingga, dari Rp120 triliun bansos, BPK melakukan sampling dengan pemeriksaan yang valid, dan Rp5,5 triliun tidak masuk dalam DTKS,” ujar Achsanul Qosasi.

Atas temuan tersebut BPK meminta kepada Kementrian Sosial untuk memberikan daftar penerima Bantuan Sosial sejumlah Rp 5,5 Triliun.

Dirinya juga mengatakan, ada masalah pembaruan data, karena banyak daerah yang tidak tertib dalam memperbarui data penerima bansos di daerah masing-masing.

Selain itu, Achsanul menyebut praktik pemimpin daerah di sejumlah daerah yang hanya memberi daftar nama dari tim sukses yang memilih mereka untuk menerima bansos.(tvonenews.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Anda tidak punya izin copy..!!