Sosialisasi Pencegahan Penyelewengan Dana Desa, Sekda Sampaikan Budaya Kerja Cinta BS

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Sukarni menghadiri Kegiatan Penandatanganan MoU sekaligus sosialisasi tentang Pencegahan Penyelewengan Dana Desa. Rabu 27/04/2022)

Bengkulu Selatan | majalahpost.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Sukarni menghadiri Kegiatan Penandatanganan MoU sekaligus sosialisasi tentang Pencegahan Penyelewengan Dana Desa. Rabu 27/04/2022)

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Sukarni menghadiri Kegiatan Penandatanganan MoU sekaligus sosialisasi tentang Pencegahan Penyelewengan Dana Desa. Rabu 27/04/2022)

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Pemuda Manna dan diikuti oleh seluruh Kepala Desa se Kabupaten Bengkulu Selatan, dilaksanakan di Gedung Pemuda Manna.

Dalam sambutannya mantan Kepala Litbang Bapeda Kabupaten Bengkulu Selatan (Sukarni) itu menjelaskan, desa merupakan wadah untuk pelayanan kepada masyarakat, oleh sebab itu mulai dari sekarang institusi desa itu adalah institusi pelayanan.

“Mulai dari sekarang karena institusi Desa adalah institusi pelayanan, dengan tujuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sukarni dalam pidatonya.

Dirinya juga menekankan di dalam menjalankan roda Pemerintahan harus mengedepankan budaya kerja CintaBS (cerdas, integritas, inovatif, tauladan dan agamis) menuju Bengkulu Selatan Emas (elok, maju, aman dan sejahtera) tentu dengan mempedomani tugas dan fungsi sebagai aparatur Pemerintah Desa.

“Nah untuk teman-teman Kades, laksanakan pengelolaan dana desanya dengan baik dan benar ya, samakan persepsi dan tujuan dalam pembangunan di desa sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah dalam menciptakan masyarakat Bengkulu Selatan yang madani, dengan semangat CintaBS menuju arah pembangunan Bengkulu Selatan Emas,” Imbuhnya.

“Jangan sampai ada indikasi penyelewengan terhadap penggunaan dana desa,” tegas Sykarni

Sukarni juga mengingatkan agar para Kades dalam merealisasikan anggaran dana desa dapat di awasi oleh aparat penegak hukum, gunakanlah anggaran desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan roda perekonomian di desa.

Ditempat yang sama Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Hendri Hanafi, SH, MH menyampaikan, Dengan ditandatanganinya Memorandum Of Understanding (MoU) terkait peran Kejaksaan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dana desa, bukan berarti pemerintah Desa bisa bebas hukum.

Hendri juga menegaskan, apabila pelaksanaan pengelolaan dana desa melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan maka akan di tindak sesuai dengan hukum yang berlaku.(eji/adv)

Sosialisasi tentang Pencegahan Penyelewengan Dana Desa. Rabu 27/04/2022)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Anda tidak punya izin copy..!!