PPDB 2024 Kabupaten Kaur, Kadis Pendidikan Sumari: Laporkan jika Ada Pungli dan Pelanggaran Zonasi

Kaur || MajalahPost.com – Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2024 Kabupaten Kaur diselenggarakan dengan system zonasi. Pelaksanaan sistem Zonasi berlaku bagi semua sekolah negeri di semua tingkatan. Meliputi tingkat sekolah dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN).

Kadis Pendidikan Kabupaten Kaur, Sumari, M.Pd menyebutkan PPDB 2024 akan mulai dibuka tanggal 3 Juli 2024. Untuk itu Sumari mengimbau kepada semua sekolah untuk tidak mempraktekan pungutan liar (pungli) kepada calon peserta didik baru.

“Kalau orang tua atau wali murid mendapati ada pungli, silakan dilaporkan,” terang Sumari.

Disaat bersamaan, Sumari juga menegaskan agar sekolah mentaati system zonadi PPDB 2024 Kabupaten Kaur.

“Orang tua atau wali murid juga bisa melaporkan jika ada pelanggaran terhadap aturan sistem zonasi ini,” tambahnya.

Penggunaan sistem zonasi PPDB 2024 ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tahun 2021.

“Pelanggaran terhadap sistem zonasi akan dikenakan sanksi, tapi jika ada perbuatan pungli saat PPDB 2024 maka bisa terkena hukum pidana. Oleh karena itu kami tegaskan kepada sekolah untuk tidak melakukannya,” terang Sumari.

Sementara itu, pantauan wartawan di lapangan meskipun pelaksanaan PPDB 2024 Kabupaten Kaur secara resmi dibuka 3 sampai 5 Juli 2024. Namun pihak sekolah sudah secara aktif mendaftarkan para calon peserta didik baru. Hal itu dilakukan akibat persaingan perebutan calon peserta didik baru antar sekolah umum cukup tinggi.

Belum lagi persaingan dengan sekolah yang dikelola oleh instansi vertikal. Baik Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) ataupun madrasah Aliyah Negeri (MAN). Sebab sekolah vertical, atau sekolah swasta tidak terikat aturan zonasi.

Wali murid atau orang tua murid diminta untuk senantiasa waspada terhadap oknum penipuan atau oknum yang melakukan pungutan liar (Pungli).

“Dalam PPDB 2024 Kabupaten Kaur, sekolah tidak dibolehkan melakukan praktek pungutan dengan dalih apapun,” tutupnya.(Bim/ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Anda tidak punya izin copy..!!