Daerah  

Minim Anggaran Perbup 34 Terabaikan, Ketua PABPDSI Provinsi Bengkulu Nirwan Jayadi Angkat Bicara

Bengkulu Selatan | majalahpost.com – Memasuki bulan Februari tahun anggaran 2022 masih banyak desa-desa di Bengkulu Selatan yang belum melakukan tahapan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2022.

Hal itu disampaikan Nirwan Jayadi Ketua Persatuan Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Bengkulu seusai menghadiri kegiatan Musrenbang Kecamatan Bunga Mas. Rabu (09/02/2022).

Menurut Nirwan, molornya penetapan APBDES di karenakan masih banyaknya permasalah di tingkat desa yang belum di selesaikan, sala satunya terkait dengan kenaikan tunjangan BPD yang belum ada pemerataan di masing-masing desa.

“Sampai saat ini masih banyak desa yang belum melaksanakan tahapan penetapan APBDES, hal itu akibat dari masih adanya persoalan yang belum selesai di bahas secara intern, terutama tentang pemerataan tunjangan BPD se Kabupaten Bengkulu Selatan,” ujar Nirwan.

Padahal menurut Nirwan, Kabupaten Bengkulu Selatan telah melahirkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan nomor 34 tahun 2019 tentang kenaikan tunjangan BPD, akan tetap lahirnya Perbup tersebut tidak di akomodir oleh desa-desa akibat dari minimnya anggaran ADD.

“Saya harap seharusnya Pemkab Bengkulu Selatan dengan telah melahirkan aturan tersebut, maka harus juga memberikan anggaran yang cukup, agar kenaikan tunjangan bisa di akomodir, tetapi kenyataanya berbeda, anggaran kecil Pemkab juga tidak memberikan solusi, dan akhirnya jadi polemik di masing-masing desa,” kata Nirwan.

Dirinya juga tidak menampik, ada sebagian desa yang mengakomodir kenaikan tunjangan BPD tetapi itupun harus melalui perdebatan dengan Pemerintah Desa.

Lanjut Nirwan, Ketidak merataan kenaikan tunjangan BPD ini, selain di akibatkan kekurangan anggaran, juga masih banyaknya yang beranggapan BPD itu hanya sebagai pelengkap di dalam menjalankan roda Pemerintahan, padahal berdasarkan UU Desa Nomor 6 tahun 2014 bahwa, kedudukan BPD sama dengan Kepala Desa, cuman yang membedakan tugas dan fungsinya saja, lantas kalau kedudukan BPD sama kenapa haknya berbeda, seharusnya haknya juga sama.

Ditegaskan Nirwan, atas persoalan ini Pemkab Bengkulu Selatan di minta untuk memberikan solusi, dalam merealisasikan Perbup tersebut, dengan harapan agar persoalan ini bisa segera di selesaikan. Sebab menurut Nirwan lahirnya aturan itu tentu sudah berdasarkan kajian-kajian.

Menurutnya, untuk mengatasi persoalan ini, solusinya Pemkab harus membantu desa dengan memberi dana bantuan Kabupaten.(eji)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Anda tidak punya izin copy..!!