Menuai Sorotan Publik, SDN 78 di Bengkulu Selatan Menggerogoti Kantong Wali Murid Untuk Pembangunan WC

Sekolah Dasar Negeri 78 Desa Nanjungan Bengkulu Selatan

BENGKULU SELATAN | Majalahpost.com – Sekolah Dasar Negeri 78 di Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, saat ini menuai sorotan publik.

Pasalnya, mencuat dugaan sumbangan uang sebesar Rp 50.000,- per siswa dengan menggerogoti kantong wali murid untuk pembangunan Water Closed (WC) di sekolah tersebut.

Perilaku seperti ini dinilai luar etika tentu sangat dilarang karena dapat menurunkan wibawa pribadi maupun jabatan atau instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada umumnya di mata masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sang pejabat lupa bahwa ada etika yang harus diemban dalam jabatan sehingga pelanggaran atas etika dianggap hal biasa, bahkan berkelit dengan berbagai alasan.

Saat ditemui awak media diruangan kerjanya, Kepala Sekolah SDN 78, Irawan S. Pd mengatakan, adanya iuran sebesar Rp 50.000,- per murid ini selama tiga bulan untuk membangun WC di sekolah, karena WC di sekolah ini kami sudah banyak yang rusak, jadi kami pihak sekolah tidak mengetahui sama sekali tentang iuran itu, semuanya kami serahkan ke pihak komite dan pihak sekolah cuma mempasilitasi ruangan saja.

“Kalian temui saja pengurus komite, karena yang mengembalikan uang tersebut yaitu bendahara komite ibuk Siprianan, bukan ibuk Neng dan bukan dari guru sekolah SD sini melainkan pengurus komite dari wali murid semua,” ungkap Kepala Sekolah dengan nada tegang saat di tanya awak media.

Dari keterangan Kepala Sekolah SDN 78 ada sedikit kebohongan pada awak media karena ibuk Neng ini bukan guru di sekolah dan tidak mengurus iuran tersebut melainkan di serahkan dengan bendahara komite dan bukan ibuk neng.

Berdasarkan Permendikbud RI No. 44 Tahun 2012 dengan tegas melarang pungutan di sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa sekolah negeri dilarang memungut biaya dari peserta didik atau orang tua/wali mereka. Pasal ini juga dipertegas dalam Pasal 181 huruf d PP No. 17 Tahun 2010.

Ditempat terpisah, Jhon Pranata atau yang kerapkali di panggil Jhonseen salah satu aktivis lembaga JPKP Bengkulu Selatan mengungkapkan, kasus ini menambah daftar panjang sekolah yang diduga melanggar aturan terkait pungutan biaya pendidikan.

“Banyak pihak berharap agar ada penegakan hukum yang lebih tegas terkait pelanggaran ini, guna memastikan bahwa pendidikan dasar dan menengah tetap gratis dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat,” kata dia.

Lanjut Jhonseen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melarang seluruh sekolah negeri di Indonesia memberlakukan pungutan kepada orang tua murid untuk biaya apapun di sekolah.

“Cara-cara memunguti (Pungli) biasanya pihak sekolah memiliki modus masing-masing. Tapi apapun alasannya, pemungutan terhadap siswa itu tidak perna dibenarkan,” tegas Jhonseen.

Berdasarkan Permendikbud RI No. 44 Tahun 2012 justru dengan jelas, bahkan sangat jelas melarang untuk melakukan pungutan apapun terhadap siswa sekolah negeri.

Sampai berita ini diterbitkan, aktivis lembaga JPKP akan menyurati kasus ini ke pihak berwajib, karena sudah jelas di Permendikbud dilarang keras untuk memungut biaya apapun untuk pasilitas pembangunan sekolah. (Son)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Anda tidak punya izin copy..!!