Klarifikasi Tidak Berimbang Wartawan Kaur Belum Terima Permohonan Maaf Kades Benua Ratu

//
KAUR, MAJALAHPOST.COM – Oknum Kepala Desa (Kades) Benua Ratu Kecamatan Luas Kabupaten Kaur “Burlianto mengklarifikasi pemberitaan Media Online yang kian memanas dikarenakan ia pernah mengatakan wartawan bodoh, dan bikin kepala pusing sehingga membuat beberapa ketua organisasi media angkat bicara di publik meski pun Kades tersebut sudah meminta maaf. Sabtu (06/04/2024)

Ketua APPI” Efsan Sumarli (Eef Kinal) saat di hubungi via telepon whatsapp. ia mengecam keras Kades Benua Ratu untuk segera mengklarifikasikan permohonan maaf dengan oknum wartawan secara berimbang dan langsung kepada wartawan yang bersangkutan. kemudian Kades “Burlianto juga harus meminta maaf kepada seluruh wartawan yang ada khususnya di Kabupaten Kaur.” tegasnya

” Lanjut ketua APPI” Efsan, Dengan meminta maaf secara berimbang (Jumpa Pers) oknum Kades Benua Ratu akan disikapi dengan baik dan damai dari berbagai media. akan tetapi jikalau Permintaan maaf tersebut tidak segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2×24 jam terhitung mulai sekarang. maka beberapa organisasi media seperti Ketua APPI, Ketua SMSI dan yang lainnya. akan mengambil tindakan dengan membawa permasalahan ini kejalur hukum, untuk segera di tindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai dengan undang-undang yang berlaku.” Ungkap ketua APPI.

Disisi lainnya, Dewan penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nasution Suhartoni mengatakan.
oknum Kades Benua Ratu” Burlianto sudah ada Etikad baiknya untuk meminta maaf dan mengkoreksi apa yang ia tudingkan beberapa hari yang lalu kepada wartawan namun seharusnya permohonan maaf itu disampaikan melalui konfrensi pers. dengan mengundang perwakilan organisasi media ataupun wartawan,” ujar Nasution Sabtu (06/04/2024).

” Sebagai dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh oknum Kades Benua Ratu tersebut dapat diancam dengan pasal pencemaran nama baik. sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pasal 310 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 bulan dan pada ayat (2) ancaman pidana maksimal 1 tahun 4 bulan.

Pencemaran nama baik mengarah kepada fitnah yang diatur dalam undang-undang pasal 311.KUHP dengan ancaman penjara
maksimal 4 tahun.

Diharapkan kedepannya kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Bukan hanya dilakukan Oleh oknum Kades saja, akan tetapi terkhusus untuk semua masyarakat. dikarenakan Penghinaan terhadap suatu profesi dapat dipidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Jangan sampai, kata-kata yang diucapkan justru bisa membuat masalah dan menjerat hukum terhadap diri sendiri. Kejadian ini adalah pembelajaran bagi semua masyarakat agar berhati-hati sebelum berucap.(franky)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Anda tidak punya izin copy..!!