Daerah  

Kemelut Izin Lingkungan Tempat Karoke, Kadis PTSP Bengkulu Selatan : “Kalau Izinnya Lengkap Kita Tidak Bisa Melarang”

Kepala Dinas PTSP Kabupaten Bengkulu Selatan Drs. Samsu Hadi, SE, MSi (majalahpost.com/epan junali)

Bengkulu Selatan | majalahpost.com – Musyawarah penyelesaian izin lingkungan terkait dengan akan di bukanya tempat karoke di dusun rantau panjang Desa Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan belum mencapai kata sepakat.

Berdasarkan pantauan wartawan majalahpost.com di lapangan, dari hasil musyawarah, sebagian warga dusun rantau panjang menolak wacana dari pihak pengusaha rumah karoke untuk mendirikan usaha karoke di wilayah dusun tersebut, tetapi sebagian warga juga menerima wacana dari pihak pengusaha rumah karoke itu untuk didirikannya usaha karoke.

Warga yang menolak berasalan, keberadaan tempat hiburan tersebut akan berdampak buruk bagi warga sekitar, menurut warga, keberadaan rumah karoke itu identik erat dengan hal-hal yang bertentangan dengan ajar agama islam.

Tetapi sebaliknya bagi warga yang setuju, keberadaan usaha karoke itu akan memberikan keutungan untuk warga sekitar, warga beranggapan dengan adanya tempat usaha tersebut secara otomatis warga sekitar bisa berjualan, seperti jualan makan, minuman dan lain sebagainya. Selain bisa berjualan, warga juga beranggapan bahwa tempat usaha tersebut bisa menyerap tenaga kerja untuk warga setempat.

Seusai melaksanakan rapat, Kepala Dinas PTSP Kabupaten Bengkulu Selatan Drs. Samsu Hadi, SE, MSi menyampaikan, samapi saat ini pihaknya belum menerbitkan izin terkait dengan rumah karoke di dusun rantau panjang, menurutnya penerbitan izin tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan sala satunya adalah izin lingkungan dari warga sekitar.

Dikatakan Samsu Hadi, SE, MSi, yang sudah dikelurkan itu baru izin perdagangan barang toko, bukan izin pembukaan tempat karoke. Oleh sebab itu yang boleh berjalan itu usaha yang izin usahanya sudah di kelurakan.

“Yang sudah dikelurkan itu surat izin usaha jualan barang manisan atau barang toko, kalau izin karoke belum,” jelasnya

Terkait izin rumah karoke, dirinya menjelaskan, “Untuk izin pembukaan karoke syarat notifikasinya harus di penuhi, kalau sudah di penuhi silahkan jalan, tetapi tetap di bawah pengawasan dari dinas terkait dan pengawasan dari pihak kepolisian, apabila melanggar notifikasinya akan di cabut,” ungkap Drs. Samsu Hadi, SE, MSi.

Dijelaskannya, pemilik rumah karoke mengajukan izin usaha melalui dinas PTSP Kabupaten Bengkulu Selatan dalam satu badan dua jenis usaha, satu usaha warung manisan dan yang satunya usaha tempat karoke.

“Khusus karoke belum bisa, dikarenakan notifikasinya belum selesai, dalam kepengurusan notifikasi itu harus migrasi dulu dari OSS versi satu satu migrasi ke OSS RBA. Pengusaha harus melakukan itu, nanti akan kelihatan syarat apa yang harus dilengkapi oleh pengusaha, sepanjang syarat itu tidak bisa dilengkapi, maka surat izin usaha karoke tidak bisa dikeluarkan,” jelas Drs. Samsu Hadi, SE, MSi.

Terkait dengan Kamtibmas dirinya juga menyampaikan, keamanan dan ketertiban di tempat usaha menjadi tanggungjawab pengusaha, apakah pengusaha mau memakai jasa aparat atau mau memakai jasa warga sekitar itu silahkan saja, itu hak dari pengusaha.

“Intinya kalau sudah selesai administrasinya silahkan jalan, kita tidak boleh melarang orang untuk berusaha, sepanjang surat menyuratnya terpenuhi, dan juga kita tidak boleh mengganggu ketertiban ditempat usaha orang,” Harap Drs. Samsu Hadi, SE, MSi.

Ditempat yang sama, Kapolsek Manna IPTU Yevi Mulyadi, S.Sos menghimbau, masyarakat di sekitar dusun rantau panjang desa ketaping agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban.

Dirinya mengaskan, pihak aparat dari jajaran polsek manna tidak akan segan untuk melakukan tindakan , apabila warga melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

“Kamtibmas itu tugas kami, apabila ada warga yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban, kami tidak segan untuk melakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku,” tegas Kapolsek.

Dirinya juga mengajak warga untuk arip dan bijak dalam menyelesaikan segala persoalan, kedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat.(eji)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Anda tidak punya izin copy..!!