Guna Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD, Pemdes Suka Raja Gelar Pelatihan

Bengkulu Selatan | Majalahpost.com – Pelaksanaan Program Dana Desa yang bersumber dari APBN sudah dirasakan oleh masyarakat desa, tidak hanya dalam bentuk kegiatan fisik saja, tapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Salah satunya adalah pelatihan peningkatan kapasitas untuk Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Raja Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, yang bertempat di Kantor Desa Suka Raja.

Kepala Desa Suka Raja, Ibi Sudaryo, mengatakan, pelatihan ini bertujuan agar semakin meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa, dan aparat-aparat desa dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan pembangunan desa.

Agar sasaran pembangunan lebih terarah, pengelolaan Dana Desa yang saat ini menjadi tanggung jawab desa akan berdampak positif terhadap pembangunan desa.

“Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan kinerja aparatur desa di Desa Suka Raja, kami mengucapkan terimakasih kepada Dinas terkait yang selalu memberikan masukan, nasihat dan arahan untuk kemajuan desa kami ini,” ungkapnya.

Ditambahkan Kepala Desa kepada media Majalahpost.com digelarnya pelaksanaan ini adalah agar Aparatur Pemerintah Desa, dan BPD dapat meningkatkan motivasi, lebih memahami tugas, fungsi, hak dan kewenangan dan kewajiban, tanggungjawab dan larangan dari masing- masing lembaga desa tersebut.

Pelatihan Perangkat Desa dan BPD Desa Suka Raja Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu Selatan.

Sementara itu, BPD memiliki 3 fungsi secara umum, yaitu; “bersama Kepala Desa menyusun dan menyepakati rancangan Perdes, menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengawasi terhadap kinerja Kepala Desa. Sedangkan untuk tugas, kewenangan, kewajiban BPD merupakan penjelasan dari penjabaran 3 fungsi BPD.

Namun dalam pelaksanaan tupoksinya, BPD memiliki beberapa hak diantaranya adalah hak untuk mendapatkan tunjangan, dan biaya operasional dan beberapa larangan diantaranya disebutkan bahwa BPD dilarang melaksanakan proyek desa.

Terkait larangan tersebut, maka BPD dalam upayanya sebagai Lembaga Desa yang mengawasi terhadap kinerja Kepala Desa wajib diberikan oleh Pemerintah Desa dokumen pelaksanaan pembangunan desa di desa dalam bentuk Perdes APBDes berikut dengan metrik program dan kegiatan tahunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPDesa dan APBDesa.

Harapannya, “Dengan adanya kegiatan tersebut aparatur Desa dan BPD agar mampu melaksanakan fungsinya di desa dalam upaya pelaksanaan pembangunan desa untuk mencapai desa yg maju dan mandiri dan berkeadilan sosial,”kata Ibi Sudaryo.

Dalam kegiatan ini turut dihadiri oleh, Dinas PMD, Camat Kedurang Ilir, Kapolsek Kedurang, Babinsa, Kepala Desa beserta perangkatnya, Ketua BPD serta anggotanya dan Toko Masyarakat. (Son)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Anda tidak punya izin copy..!!