Desa  

Gara-Gara Beda Pilihan Kades di Bengkulu Selatan Berhentikan Perangkat Desa

Gambar Potongan surat keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa

Bengkulu Selatan | majalahpost.com – Surat Pemberhentian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Berangin Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa di duga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Hal itu disampaikan Sigit aprizal S.Pd selaku Ketua Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan kepada wartawan majalahpost.com melalui via telpon.

Sigit menilai, Surat Keputusan bernomor 414/40/PB/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Berangin dinilai cacat hukum, menurutnya, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa harus melalui mekanismenya yang sudah di atur dalam Permendagri Nomor 67 tahun 2017 atas perubahan Permendagri Nomor 83 tahun 2015, sementara surat tersebut menurut Sigit sangat bertentangan dengan dan tidak berdasar, bahkan surat pemberhentian tersebut di duga menjurus kepada perampasan hak perangkat desa karena beda pilihan.

“Coba kita lihat isi suratnya, tidak berdasar aturan, dasarnya cuman disebutkan beda pilihan (lawan politik), bahkan disebutkan juga perangkat yang diberhentikan karena ada kedekatan dengan Kades yang periode sebelumnya,” kata Sigit.

Dijelaskan Sigit, pemberhentian Perangkat Desa harusnya berdasarkan mekanisme yang tertuang di dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 diantaranya, usia telah genap 60 tahun, mengundurkan diri, tidak bisa melaksanakan tugas selama 60 hari, meninggal dunia, dan terlibat kasus tindak pidana.

“Aturan itu telah di abaikan oleh Kepala Desa, makanya Keputusan yang di kelurahan oleh Kepal Desa tidak sah,” jelas Sigit.

“Karena SK itu tidak sesuai aturan, maka saya minta kepada Kepada Kepala Desa untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan itu,” tegas Sigit.

Atas kejadian ini, kata Sigit dirinya bersama pengurus PPDI Kabupaten akan berkoordinasi dengan Camat, Dinas PMD.

Ditempat terpisah, Yudiansyah Ketua PPDI Kabupaten Bengkulu Selatan mendukung penuh langkah yang di tempuh oleh PPDI Kecamatan Kota Manna, sebab menurutnya keadilan harus di tegakan, jangan sampai Perangkat Desa di rampas hak nya karena beda pandangan atau beda pilihan.

“Untuk menyikapi persoalan perangkat Desa di masing-masing Desa, PPDI Kecamatan dan PPDI Kabupaten bahkan sampai ke PPDI Provinsi kami selalu berkoordinasi, ini sebagi bentuk solidaritas kami dan kerjasama kami dalam mengayomi dan melindungi Perangkat Desa,” ujar Yudi.(eji)

Surat Pemberhentian Perangkat Desa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Anda tidak punya izin copy..!!