Beberapa Kades di Kedurang Kecewa Dengan Tim Verifikasi Kecamatan Kedurang Diduga Hapus Anggaran Publikasi di Tahun 2024

Bengkulu Selatan | Majalahpost.com – Publikasi suatu kegiatan pembangunan sangat penting dilakukan oleh Pemerintah baik Pemerintah pusat maupun daerah bahkan di Pemerintah Desa sekalipun sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Bahkan, peran Pers dalam menyampaikan informasi kemajuan suatu bangsa sangatlah penting dalam upaya menyampaikan hasil suatu kegiatan yang menggunakan dana dari APBN, APBD maupun APBDes.

Namun hal tersebut justru diduga tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Pasalnya, pihak desa sudah menganggarkan biaya untuk publikasi media cetak dan online, namun beberapa Kepala Desa di Kecamatan Kedurang justru kecewa dengan Pihak Tim Evaluasi/Verifikasi APBDes Kecamatan Kedurang.

Informasi terhimpun yang diterima awak media ini, beberapa Kepala Desa di Kecamatan Kedurang membenarkan dan menjelaskan bahwa tim evaluasi dari Pihak Kecamatan mencoret anggaran untuk Publikasi dan Informasi pada APBDes mereka.

“Ia kami telah menganggarkan dana publikasi untuk media, tapi itu di coret oleh tim evaluasi Kecamatan pada APBDes tahun ini,” ujar salah satu Kepala Desa yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, dilansir dari Sulutnews.com, Camat Kedurang, Inbima Kasiri, S.Pt membantah bahwahsannya pihak Kecamatan sebagai tim evaluasi tidak mencoret hal tersebut di APBDes.

Dijelaskan Inbima Kasiri, bahwah pos penganggaran Publikasi dan Informasi itu tidak boleh di Dana Desa (DD) karena itu termasuk biaya operasional, itu harus tercover di Alokasi Dana Desa (ADD).

“Untuk itu, tergantung kemampuan keuangan desa, sedangkan untuk diambil dari pos ADD banyak yang tidak mampu dengan keuangan Desa yang ada,” ujarnya sebagaimana dikutip dari Sulutnews.com Rabu (20/03/24).

Persoalan ini tentunya menjadi contoh nyata dari tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Pemerintahan Desa, terutama dalam hal alokasi dana untuk fungsi-fungsi yang esensial. Namun, sering terperosok dalam celah-celah birokrasi dan regulasi. Sayangnya, Dialog yang konstruktif dan kolaborasi antar tingkat Pemerintahan Desa dan Kecamatan perlu terus ditingkatkan, demi mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan transparan.

Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait tetap diupayakan. (Son)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Anda tidak punya izin copy..!!